ManadoSulutkita.com-
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Sulawesi Utara menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Hotel Peninsula Manado, Jumat (10/7). Kegiatan tersebut menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan arah perjuangan Perempuan Bangsa dalam memperkuat peran perempuan serta menghadapi agenda politik menuju Pemilu 2029.
Muswil dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia yang juga Sekretaris Bidang Kerja Sama Luar Negeri DPP PKB, HJ Farida Farichah, Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa bersama jajaran pengurus pusat, pengurus DPW PKB Sulawesi Utara, pengurus DPW Perempuan Bangsa Sulut, anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Sulut dan DPRD kabupaten/kota, serta pengurus DPC Perempuan Bangsa dan PKB se-Sulawesi Utara.
Ketua DPW Perempuan Bangsa Sulawesi Utara, Sjerly Lumi, mengatakan Muswil tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas, dan menyamakan visi dalam membesarkan Perempuan Bangsa di Sulawesi Utara.
Menurutnya, sebagai organisasi sayap PKB, Perempuan Bangsa harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan perempuan.
“Mari bergandengan tangan, bersatu, bekerja bersama untuk memajukan Perempuan Bangsa serta memberdayakan perempuan agar semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi pelopor perubahan positif di tengah masyarakat,” ujar Sjerly.
Ia juga berharap DPP Perempuan Bangsa dan DPW PKB Sulawesi Utara terus memberikan dukungan dan pendampingan agar organisasi semakin berkembang dan mampu menjalankan program-program yang berdampak bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Sulawesi Utara Yusra Alhabsyi yang diwakili Sekretaris DPW PKB Sulut, Sarhan Antili, menyampaikan permohonan maaf karena Yusra berhalangan hadir akibat menjalankan tugas sebagai Bupati Bolaang Mongondow dalam agenda bersama pemerintah pusat.
Sarhan menyampaikan pesan Ketua DPW PKB agar Muswil berlangsung secara demokratis dan menghasilkan kepengurusan yang mampu membawa Perempuan Bangsa Sulawesi Utara semakin maju.
Dalam sambutannya, Sarhan menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif. Dari total 17 anggota DPRD PKB di Sulawesi Utara, hanya dua di antaranya merupakan perempuan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan menjelang Pemilu 2029.
Sarhan menegaskan organisasi tidak cukup hanya aktif menggelar kegiatan seremonial, tetapi juga harus menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Keberhasilan organisasi tidak lagi diukur dari euforia kegiatan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta meningkatnya kepercayaan publik yang berujung pada kemenangan politik,” katanya.
Ia berharap Perempuan Bangsa dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, memperkuat pemberdayaan UMKM, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempererat sinergi dengan PKB menghadapi Pemilu 2029.
Muswil secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Koperasi RI sekaligus Sekretaris Bidang Kerja Sama Luar Negeri DPP PKB, HJ Farida Farichah.
Dalam arahannya, Farida menegaskan komitmen PKB sebagai partai yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan agama, suku, latar belakang pendidikan, maupun profesi.
Ia mengatakan semangat inklusif tersebut juga tercermin dalam komposisi kepengurusan PKB di berbagai daerah yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat.
Farida juga mengajak seluruh kader Perempuan Bangsa memperluas basis organisasi dengan merangkul pelaku UMKM, buruh perempuan, aktivis, kelompok profesi, ibu rumah tangga, generasi muda, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas lintas agama.
Menurutnya, Perempuan Bangsa harus menjadi wadah yang terbuka dan nyaman bagi seluruh perempuan Indonesia.
Selain memperkuat organisasi, Farida menekankan pentingnya mempersiapkan kader perempuan sejak dini untuk menghadapi Pemilu 2029.
Ia mengingatkan bahwa ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan legislatif harus dimaknai sebagai upaya menghadirkan kader yang berkualitas, bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi.
“Kita tidak ingin perempuan hanya menjadi pelengkap kuota. Perempuan harus diberi ruang, dipersiapkan kualitasnya, dan didorong menjadi calon yang benar-benar mampu memenangkan kontestasi politik,” tegasnya.
Farida juga meminta masa kepengurusan DPW dan DPC Perempuan Bangsa diseragamkan untuk periode 2026–2031 serta diisi kader-kader yang aktif dan memiliki kapasitas kepemimpinan.
Ia menambahkan, Perempuan Bangsa harus terus bergerak melalui program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari literasi keuangan, pendampingan UMKM, pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peningkatan kapasitas perempuan di berbagai sektor.
Menutup sambutannya, Farida mengajak seluruh jajaran PKB dan Perempuan Bangsa di Sulawesi Utara menjadikan Muswil sebagai titik awal memperkuat konsolidasi organisasi guna meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif serta merebut kursi DPR RI dari Sulawesi Utara pada Pemilu 2029.
Usai pembukaan, Muswil dilanjutkan dengan agenda persidangan untuk memilih kepengurusan baru sekaligus menyusun program kerja DPW Perempuan Bangsa Sulawesi Utara periode 2026–2031. (Ian/*)
