Oleh: Syahrul Mokodompis, SH
Dalam pertandingan sepak bola, wasit adalah pengawas sekaligus pengadil di lapangan. Peran wasit tidak dituntut menyenangkan semua pemain maupun suporter, akan tetapi peranya mengambil keputusan dalam hitungan detik berdasarkan aturan permainan jika terjadi pelanggaran.
Tidak semua keputusan wasit diterima oleh pemain maupun suporter. Ada kalanya gol dianulir, penalti diberikan, atau kartu merah dikeluarkan yang kemudian memicu kontroversi. Suporter mulai marah, pemain memprotes, dan kepercayaan terhadap jalannya pertandingan mulai dipertanyakan.
Jika keputusan itu dipertanyakan, terdapat mekanisme evaluasi melalui pengawas pertandingan dan teknologi seperti VAR untuk menilai apakah prosedur telah dijalankan dengan benar atau tidak.
Demikian pula dalam penyelenggaraan Pemilu, terdapat lembaga pengawas (Bawaslu) yang bertugas memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan Perundang-Undangan. Jika dalam sepak bola wasit mengawasi jalannya pertandingan, maka dalam demokrasi Pengawas Pemilu mengawasi jalannya kontestasi politik agar berlangsung jujur, adil, dan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Peran Bawaslu bukan menentukan siapa pemenang, serta tidak dituntut menyenangkan semua peserta Pemilu dan Pendukung, melainkan memastikan setiap peserta memperoleh perlakuan yang sama berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku.
Kontroversi arena demokrasi juga bisa muncul, peserta pemilu mempertanyakan hasil pengawasan atau keputusan yang diambil oleh Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu. Namun, perbedaan pendapat tidak serta-merta membuktikan adanya keberpihakan. Yang menjadi ukuran adalah apakah keputusan diambil berdasarkan aturan, bukti, dan mekanisme yang telah ditetapkan. Jika keputusan itu di pertanyakan, terdapat mekanisme pelaporan ketidak Adilan atau keperpihakan Pengawas Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) , serta Menguji hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi (MK)
Baik wasit sepak bola maupun Pengawas Pemilu memikul tanggung jawab yang sama berat, menjaga integritas kompetisi. Kepercayaan publik tidak lahir karena semua pihak selalu puas terhadap setiap keputusan, melainkan karena setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pada akhirnya, kualitas sebuah pertandingan maupun kualitas sebuah pemilu tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang, tetapi juga oleh seberapa adil proses yang mengantarkan pada hasil tersebut.
Sebagai penutup, hal di atas bukanlah fakta bahwa wasit sepak bola dan pengawas Pemilu memiliki fungsi yang sama persis, melainkan sebagai perbandingan tentang pentingnya independensi, konsistensi, dan penegakan aturan dalam sebuah kompetisi tanpa pandang bulu.(**)
