BolmongSulutkita.com–Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, SE, M.Si, secara resmi menerima kunjungan kerja dari jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia Sulawesi Utara. Pertemuan yang berlangsung khidmat tersebut digelar di ruang kerja Bupati pada Kamis (30/04/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda strategis KemenHAM dalam memperluas jangkauan koordinasi dengan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap regulasi dan implementasi kebijakan di Kabupaten Bolaang Mongondow selaras dengan standar perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku secara nasional.
Dalam sesi audiensi tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat sinergi demi terciptanya perlindungan HAM yang optimal. Hal ini dianggap krusial agar masyarakat di wilayah Bolmong mendapatkan jaminan hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum hingga pelayanan sosial.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bolmong. Kedua pihak merencanakan program edukasi khusus agar para pejabat publik memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan tugas kesehariannya.
Selain penguatan SDM, pertemuan tersebut juga menyentuh aspek kebijakan lokal. Pemerintah daerah dan KemenHAM berkomitmen untuk meninjau kembali berbagai aturan daerah agar tetap berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat rentan dan memastikan tidak ada kebijakan yang bersifat diskriminatif.
Bupati Yusra Alhabsyi memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif KemenHAM tersebut. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap isu HAM bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kami berkomitmen untuk terus memastikan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik,” tegas Yusra di hadapan jajaran KemenHAM.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah syarat mutlak bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang inklusif. Ia berharap koordinasi ini tidak berhenti pada seremoni pertemuan saja, melainkan berlanjut pada aksi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok desa.
Sebagai penutup rangkaian audiensi, Yusra didampingi oleh sejumlah pejabat struktural Pemkab Bolmong untuk merumuskan tindak lanjut jangka pendek. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum awal dalam mewujudkan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai daerah yang ramah HAM dan menjunjung tinggi nilai keadilan.(Ian/*)
