Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino 2026. Mewakili Bupati Boltim Oskar Manoppo, SE., MM., Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku, menghadiri Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Penanggulangan Fenomena Alam El Nino Tahun 2026 yang digelar di Polres Bolaang Mongondow Timur. Selasa, (4/8/2026)
Apel tersebut menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi dan kesiapan lintas sektor dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat muncul akibat El Nino, terutama kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan ketahanan pangan, hingga berkurangnya ketersediaan air bersih.
Dalam keterangannya, Argo menegaskan bahwa Kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko terhadap masyarakat.
“Apel ini menjadi wujud komitmen dan sinergi seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, BPBD, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dampak fenomena El Nino, yang berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih.,” ujar Wabup
Menurut dia, langkah antisipasi dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi ketika kondisi darurat terjadi.
“Kesiapsiagaan, koordinasi, dan kolaborasi adalah kunci dalam menghadapi setiap potensi bencana. Dengan semangat kebersamaan, kita optimistis mampu meminimalkan risiko serta memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” katanya.
Wabup juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
“Mari bersama meningkatkan kewaspadaan, menjaga lingkungan, dan saling menguatkan demi mewujudkan Bolaang Mongondow Timur yang tangguh dan siap menghadapi setiap tantangan.”
Apel dihadiri oleh Kapolres Bolaang Mongondow Timur, perwakilan Dandim 1303/Bolmong, Kepala BPBD Boltim, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, Kasat Pol PP, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), para camat, serta personel gabungan dari Polri, TNI, BPBD, Satpol PP, Damkar, tenaga kesehatan, dan unsur terkait lainnya.
