ManadoSulutkita.com–Sejumlah narasi yang beredar di media sosial sepanjang Mei 2026 terkait Presiden Prabowo Subianto dan kebijakan pemerintah menjadi sorotan publik.
Berbagai informasi tersebut mencakup isu bantuan sapi kurban, kunjungan kenegaraan ke luar negeri, kondisi ekonomi nasional hingga kebijakan pendidikan.
Sejumlah pihak kemudian memberikan klarifikasi terhadap informasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah terkait bantuan sapi kurban yang disebut sebagai sapi pribadi Presiden Prabowo yang dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Faktanya, sapi yang disalurkan merupakan program Bantuan Kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban yang telah dianggarkan negara sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selain itu, tidak ditemukan pemberian tanda pilox bertuliskan “Prabowo” pada badan sapi sebagaimana yang beredar di media sosial. Narasi lain yang muncul menyebut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Paris, Prancis, pada 28 Mei 2026 dilakukan secara mendadak tanpa perencanaan.
Namun, informasi mengenai agenda tersebut diketahui telah disampaikan Menteri Luar Negeri sejak 22 April 2026 atau lebih dari satu bulan sebelum pelaksanaan kunjungan. Terkait isu biaya penginapan rombongan Presiden di Prancis yang disebut mencapai Rp 5,8 miliar, klarifikasi menyebut angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan tarif publik hotel yang tersedia secara umum.
Sementara itu, rombongan kenegaraan tidak menggunakan skema pembayaran berdasarkan tarif publik dan tidak seluruh anggota delegasi menginap di hotel yang sama. Beredar pula informasi yang menyebut Presiden membatalkan kunjungan kerja ke Italia, Austria dan Hungaria karena tidak ada pejabat negara tujuan yang bersedia menerima kunjungan tersebut.
Klarifikasi yang disampaikan menyebut tidak pernah terdapat jadwal resmi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke tiga negara tersebut sepanjang tahun 2026. Di sektor ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi bahan perbincangan publik.
Pemerintah menjelaskan bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar merupakan tren yang terjadi dalam kurun waktu panjang dan dipengaruhi berbagai faktor ekonomi global maupun domestik.
Pemerintah saat ini disebut tengah melakukan sejumlah langkah perbaikan, termasuk melalui kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), pengelolaan sumber daya alam yang lebih terintegrasi serta peningkatan investasi dalam negeri.
Selain itu, muncul pula narasi mengenai penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah. Berdasarkan data yang disampaikan, IHSG sempat mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, yakni menyentuh level 9.100 dari posisi sekitar 7.700 saat awal masa pemerintahan.
Pemerintah juga mendorong reformasi pasar modal guna meningkatkan transparansi dan memperkuat fundamental pasar saham nasional. Di bidang pendidikan, kebijakan penguatan pembelajaran bahasa asing juga menjadi perhatian publik.
Beredar informasi yang menyebut pemerintah mewajibkan pembelajaran bahasa Inggris, Portugis hingga Prancis secara serentak di sekolah, meski dinilai belum memiliki tenaga pengajar yang memadai. Namun, penjelasan yang disampaikan menyebut kebijakan tersebut lebih diarahkan pada pengenalan bahasa-bahasa internasional kepada peserta didik guna memperluas wawasan global.
Pemanfaatan teknologi pendidikan seperti Interactive Flat Panel (IFP) juga disebut menjadi salah satu sarana pendukung pembelajaran bahasa asing secara interaktif di sekolah-sekolah. Masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima sebelum menyebarkannya, terutama informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun pejabat publik.(**)
