ManadoSulutkita.com–Belakangan ini deretan isu miring menerpa Presiden RI Prabowo Subianto. Mulai dari dana kurban saat Idul Adha, pendidikan hingga kunjungan luar negeri. Sejumlah pengamat menilai bahwa isu tersebut sengaja dimainkan kelompok tertentu yang sengaja ingin menjatuhkan Presiden dengan rangkaian isu strategis.
Bahkan menurut pengamat, ada keterlibatan oknum mantan petinggi intelejen yang bermain dipusaran isu-isu tersebut. Mereka menggunakan metode isu yang dinilai akan cepat berdampak langsung ke masyarakat. Menariknya, isu tersebut ikut berdampak ke daerah yang dianggap merupakan basis suara Presiden diwaktu pencalonan pilpres lalu.
Terkait hal ini, Aktivis Sulut Calvin Castro turut memberi tanggapan akan isu-isu yang menyerang kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menilaiagak masuk akal analisa yang dikeluarkan oleh sejumlah pengamat nasional tersebut. Menurut amatannya, bahkan isu itu menyerupai pola-pola yang digunakan lawan politik lokal Sulut untuk menyerang Gubernur Yulius Selvanus.
“Saya mengamati dari beberapa waktu ini, terkait materi-materi isu yang digunakan oknum-oknum untuk menyerang pak Gubernur seperti mirip dengan isu dipakai menghantam presiden. Jika dikaji seperti isu infrastruktur, dana PEN, isu penempatan jabatan di lingkungan Pemprov, isu pemekaran Provinsi Bolmong Raya dan juga terkait pendidikan. Jika dilihat semuanya itu merupakan isu kebijakan strategis Gubernur YSK,”ujar Aktivis yang akrab dengan kalangan media itu.
Castro menjelaskan, untuk utang dana PEN, semua tau itu adalah program pinjaman rezim atau peemerintahan sebelumnya yang akhirnya menjadi beban di masa pemerintahan YSK-Victory. Meskipun saat ini hal ini menjadi kebijakan serius Gubernur YSK untuk tetap memikirkan jalan keluarnya. Yang notabene publik juga tau, dimana negara mengalami kesulitan anggaran yang berdampak efisiensinya APBD diseluruh daerah.
“Terkait infrastruktur, bisa dilihat sudah banyak anggaran yang digelontorkan Pemprov Sulut untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya dalam keadaan rusak dan terbengkalai. Misalnya gedung KONI serta tempat wisata yang merupakan aset Provinsi. Untuk jalan tentunya semua bertahap dan mengacu dengan ketersediaan anggaran. Namun, sudah berapa jalan yang merupakan kewenangan Provinsi sudah sedang dikerjakan,”beber Castro.
Ia menyarankan agar kelompok-kelompok tersebut lebih cerdas menggunakan isu untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan saat ini. Malah kata dia, berkaca pemerintahan sebelumnya banyak meninggalkan dosa-dosa kebijakan yang hingga kini sedang berproses di ranah hukum. Menurutnya, alangkah baiknya kritik berbasis data, jangan menggunakan kaca mata kuda.
“Di negara demokrasi kritik merupakan hal baik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Namun, baiknya berdasarkan fakta bukan malah menyebar hoax. Saya memandang semacam ada pola yang sama antara nasional dan daerah. Pihak-pihak ini menilai kepemimpinan Presiden dan YSK di Sulut satu paket, sehingga sengaja dimainkan dengan skema yang sama. Padahal justru itu akan lebih memberikan daya dorong kepada Gubernur YSK untuk berbuat lebih baik untuk masyarakat Sulut,”pungkas CC sapaan akrabnya.(fjr/*)
