BoltimSulutkita.com–Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali mengukir prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Boltim berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., CA, ERMAP, GRCP, GRCA, CSFA, kepada Bupati Boltim, Oskar Manoppo, S.E., M.M., pada Jumat (29/05/2026) bertempat di Kantor BPK Perwakilan Sulut, Manado.
Penyerahan LHP ini dilakukan secara serentak bersamaan dengan 15 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di wilayah Sulawesi Utara.
Agenda krusial ini turut dihadiri dan disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Boltim Argo V. Sumaiku, Ketua DPRD Boltim, Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, Kepala Badan Keuangan beserta jajaran, Inspektorat Boltim, para Asisten Sekda, serta pimpinan instansi teknis terkait lainnya.
Usai prosesi penyerahan, Bupati Boltim Oskar Manoppo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Sulut atas bimbingan dan penilaian objektif yang diberikan. Menurutnya, capaian prestisius ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergitas yang solid di seluruh lini pemerintahan.
”Capaian ini adalah bukti nyata sinergitas antara Pemerintah Kabupaten mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pihak kecamatan, hingga Pemerintah Desa—bersama dengan Ketua dan Anggota DPRD Boltim dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel,” ujar Oskar Manoppo.
Bupati menjelaskan bahwa mempertahankan predikat WTP selama 13 tahun bukanlah hal yang mudah, melainkan sebuah proses konsisten yang terjaga sejak tahun 2013 hingga saat ini. Ia menekankan bahwa kunci utama dari keberhasilan penyusunan laporan keuangan ini terletak pada kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), asas kepatuhan perundang-undangan, serta Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai.
Terkait adanya catatan-catatan kecil dalam LHP, Bupati menilai hal tersebut sebagai bahan evaluasi yang konstruktif. “Adapun hal-hal yang terjadi dalam penyusunan yang bersifat tidak material (immaterial), secara otomatis akan menjadi acuan kami menuju penyampaian laporan keuangan yang jauh lebih baik lagi di masa depan,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan ini didedikasikan untuk seluruh masyarakat Boltim dan merupakan hasil kerja tim yang solid di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, Sekretaris Daerah, serta pengawasan melekat dari legislatif.
”Kami semua telah sepakat dan berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan memberikan laporan keuangan yang transparan serta berkualitas demi kemajuan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” pungkasnya.(Jhodi/*)
