Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo, S.E., M.M. bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaikumenghadiri kegiatan Refleksi Perjalanan, Evaluasi Pembangunan, dan Visi Menuju Boltim Emas 2045, yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boltim, Senin (20/7/2026) malam, di Halaman Kantor DPRD Boltim.
Pada forum yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-18 Boltim, Keduanya bukan hanya sebagai tamu undangan melainkan tampil sebagai pembicara, memaparkan perjalanan pembangunan daerah sejak Boltim berdiri hingga tantangan yang harus dihadapi menuju Boltim Emas 2045.
Tampil bersama dipandu langsung oleh Medy Lensun, ST., selaku moderator., Ketua DPRD Boltim Hi. Samsudin Dama, S.T., M.E., mantan Wakil Bupati, mantan Sekretaris Daerah, pemerhati pembangunan Boltim, dan dihadapan para Anggota DPRD Boltim, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., para asisten, pimpinan OPD, para ASN, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya, Bupati Menyampaikan bahwa Pemkab Boltim terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Boltim.
“Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sudah mulai melakukan pemeriksaan serta pengukuran pada ruas jalan Togid sampai Jembatan Tombolikat sebagai bagian dari tahapan persiapan pembangunan. Kami berharap dukungan penuh dari masyarakat agar program ini dapat direalisasikan. Pembangunan jalan tersebut harus mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk adanya persetujuan hibah lahan dari masyarakat yang terdampak.”
Sementara itu, Wakil Bupati Argo V. Sumaiku memaparkan inovasi pelayanan publik yang akan menjadi salah satu program strategis, yakni MOMOSAD Mobile Government yang dirancang untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
“Ke depan, salah satu program yang akan kami laksanakan adalah MOMOSAD Mobile Government, yaitu layanan pemerintahan yang akan hadir langsung di setiap desa. Melalui program ini, berbagai pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, maupun pembangunan. harapanya terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang ada di desa karena pembangunan sejatinya tidak bisa dilakukan jika tidak didukung oleh masyarakat.”
