BoltimSulutkita.com–Di tengah tekanan fiskal yang membayangi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), pemerintah daerah tetap berupaya menjaga kesinambungan pembangunan. Bupati Boltim, Oskar Manoppo, menunjukkan langkah strategis dengan mengamankan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Oskar saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal bersama masyarakat Desa Paret Bersatu, Senin (20/4/2026). Dalam kesempatan itu, ia secara terbuka memaparkan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami penurunan signifikan.
Menurutnya, kebijakan nasional yang berdampak pada struktur anggaran daerah membuat APBD Boltim tahun ini mengalami pengurangan hingga mencapai Rp167 miliar.
“Kita harus jujur kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD memang mengalami keterbatasan karena anggaran berkurang signifikan. Siapa pun pemimpinnya, dalam kondisi seperti ini tentu ruang geraknya terbatas,” ujar Oskar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Pemerintah daerah tetap mengambil langkah aktif melalui pendekatan ke pemerintah provinsi dan kementerian, termasuk saat Musrenbang tingkat provinsi.
Upaya tersebut membuahkan hasil. Pemkab Boltim berhasil mengamankan dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam bentuk berbagai program strategis, di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 452 unit rumah serta pembangunan 500 unit rumah subsidi yang direncanakan berlokasi di lahan HGU Desa Tutuyan.
Dengan total 952 unit hunian yang akan direalisasikan, pemerintah daerah secara efektif mengalihkan sebagian beban pembiayaan pembangunan dari APBD ke APBN.
Bupati Oskar juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterbatasan pembangunan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk keterbukaan dan tanggung jawab moral pemerintah di tengah dinamika ekonomi nasional.
“Ini bukan sekadar permohonan maaf, tetapi bentuk kejujuran pemerintah kepada masyarakat. Kami tetap berkomitmen mencari solusi agar pembangunan terus berjalan,” tegasnya.
Langkah proaktif melalui pendekatan ke kementerian ini dinilai sebagai strategi efektif di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dihadapi hampir seluruh daerah di Indonesia.(Jhodi/*)
