JakartaSulutkita.com – Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., selaku sekretaris Jendral Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.Si. dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Selasa (28/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas isu strategi terkait penguatan pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) H. Bursah Zarnubi, S.E., selaku Bupati Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dengan Ketuanya Eri Cahyadi, S.T., M.T, Wali Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
Sebagai forum strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.
“Pengelolaan keuangan daerah yang sehat harus dibangun melalui perencanaan yang baik, belanja yang berkualitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan secara inovatif tanpa membebani masyarakat. Dengan demikian, daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Bupati dua periode itu.
Menurutnya, arahan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD, memperkuat disiplin fiskal, serta menggali berbagai potensi PAD yang dimiliki daerah secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Joune Ganda juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi sistem keuangan, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan efektivitas belanja daerah, serta inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
“Forum koordinasi ini sekaligus menjadi wadah sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam menghadapi berbagai tantangan fiskal, sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal, meningkatkan daya saing daerah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif,”beber Bupati.
Diakhir Bupati menekankan, dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(fjr/*)
