BitungSulutkita.com–Bencana gempa bumi 7,6 SR yang melanda Kota Bitung baru-baru ini, langsung mendapat respon cepat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini terbukti, saat lembaga nasional yang bertugas mengurus dampak bencana tersebut, turun langsung ke lokasi, Jumat (3/4/2026).
Tak tanggung-tanggung, pengecekan sejumlah lokasi yang terkena dampak di Kota Bitung itu, BNPB didampingi langsung Wali Kota Hengky Honandar SE bersama jajaran terkait serta Forkopimda. Diketahui sejumlah titik terkena dampak gempa yang sempat dikeluarkan potensi tsunami oleh BMKG tersebut.
Pemantauan lapangan dipusatkan di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, sebagai salah satu wilayah yang terdampak, guna melakukan asesmen cepat terhadap kerusakan infrastruktur serta mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat pasca gempa yang terjadi sehari sebelumnya.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, bersama Plt Inspektur III BNPB Kombes Pol Deden Nurhidayatullah, hadir langsung di lokasi atas arahan Kepala BNPB.
Dalam kunjungan tersebut, tim BNPB melakukan koordinasi intensif dengan Wali Kota Bitung Hengky Honandar serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk unsur TNI dan Polri.
Berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah pusat kini tengah memetakan skala prioritas bantuan untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak.
BNPB menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Bitung.
Bantuan yang disiapkan mencakup logistik permakanan dan non-permakanan, peralatan kebencanaan, pengerahan personel tambahan, hingga dukungan anggaran darurat sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Tim gabungan hingga saat ini masih terus melakukan pendataan lanjutan di lapangan untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan penanganan yang layak dan merata.
Sementara itu, Wali Kota Bitung Hengky Honandar menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah pusat melalui BNPB.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data sementara, terdapat 41 bangunan yang mengalami kerusakan, baik rumah warga maupun fasilitas umum.
“Kerusakan yang terjadi tidak terlalu signifikan dan masih dapat ditangani oleh pemerintah kota,” ujar Hengky Honandar.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap bergerak cepat dengan melakukan pendataan lanjutan serta menyiapkan langkah intervensi guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana gempa bumi.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan penanganan berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.
BNPB turut mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada terhadap potensi gempa susulan, serta selalu mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan otoritas kebencanaan.(fjr/*)
