KotamobaguSulutkita.com–Sinergi antara Pemerintah Kota Kotamobagu dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memasuki babak baru pada Rabu, 29/04/2026. Guna memperkuat pengawasan di wilayah Bolaang Mongondow Raya, BPOM memastikan akan segera membuka kantor operasional di Kota Kotamobagu dalam waktu dekat.
Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap langkah strategis ini demi menjamin keamanan konsumsi warga.
Mengingat BPOM belum memiliki gedung permanen di wilayah tersebut, Pemkot telah mengarahkan penggunaan salah satu aset daerah untuk dijadikan kantor dengan status pinjam pakai.
“Hal ini dilakukan sebagai langkah percepatan karena BPOM belum memiliki gedung kantor permanen di Kotamobagu. Harapannya, kehadiran kantor ini memudahkan pengawasan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat terkait apa yang mereka konsumsi,” ujar dr. Weny Gaib.
Kepala BPOM Manado, Hermanto, menjelaskan bahwa pembentukan kantor ini merupakan respons atas tingginya kebutuhan masyarakat akan kehadiran negara dalam mengawasi produk obat dan makanan secara langsung di daerah.
“Tujuannya supaya lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan koordinasi dengan Pemko serta kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar sini. Kami akan memberikan edukasi ke masyarakat serta pendampingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan perekonomian,” kata Hermanto.
Kehadiran kantor operasional ini nantinya akan mencakup beberapa poin strategis, diantaranya melakukan pengawasan ketat pada sektor UMKM, koperasi desa, hingga badan gizi. Pemeriksaan rutin di apotek, rumah sakit, dan puskesmas juga mendapat perhatian serius agar obat-obatan yang beredar tetap aman.
BPOM juga akan memfasilitasi pelaku usaha lokal dalam pengurusan izin edar produk agar memiliki daya saing lebih tinggi. Mendampingi pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar produk yang dikonsumsi anak sekolah benar-benar aman.
Selain itu, BPOM juga akan terlibat aktif mendampingi unit usaha Koperasi Desa Merah Putih, termasuk pengawasan pada fasilitas cold storage di wilayah pesisir guna memastikan kualitas rantai distribusi pangan tetap terjaga.(BM/*)
