BolmongSulutkita.com–Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) resmi memulai tahapan penting dalam siklus akuntabilitas keuangan daerah pada Senin (06/04/2026).
Agenda tersebut ditandai dengan digelarnya Entry Meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Abdullah Mokoginta, dan berlangsung di Ruang Rapat Sekda yang menjadi pusat aktivitas koordinasi pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bolmong menerima kedatangan Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara. Tim auditor hadir untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran daerah selama satu tahun terakhir.
Dalam sambutannya, Abdullah Mokoginta menekankan bahwa Entry Meeting memiliki makna strategis dan bukan sekadar agenda formal. Ia menyebut pertemuan ini sebagai langkah awal yang menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sekda juga mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bersikap aktif selama proses pemeriksaan. Ia meminta pimpinan OPD untuk tetap berada di tempat dan tidak melakukan perjalanan dinas selama audit berlangsung.
“Instruksi tersebut bertujuan untuk memastikan komunikasi antara auditor dan pihak yang diperiksa berjalan lancar. Selain itu, ketersediaan data yang cepat dan akurat dinilai sangat penting dalam mendukung kelancaran proses audit,”ujar Sekda.
Abdullah turut menegaskan bahwa prinsip transparansi harus dijunjung tinggi dalam penyusunan laporan keuangan. Setiap transaksi, menurutnya, wajib didukung dengan dokumen sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Sementara itu, pihak BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara memaparkan ruang lingkup pemeriksaan. Audit difokuskan pada kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Selain aspek tersebut, tim auditor juga akan menilai tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Seluruh pos anggaran akan diperiksa secara detail guna memastikan tidak adanya penyimpangan.
“Pemeriksaan terinci ini merupakan lanjutan dari tahap pemeriksaan awal yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, auditor akan melakukan verifikasi langsung di lapangan, termasuk pengecekan fisik terhadap proyek pembangunan,”ungkap auditor BPK.
Selain itu, Sekda juga mengingatkan agar setiap temuan dari auditor segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada keterlambatan yang berpotensi memengaruhi hasil akhir audit.
Pemerintah Kabupaten Bolmong tetap menargetkan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut dinilai sebagai indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selama pertemuan berlangsung, suasana tampak serius namun tetap kondusif. Para pejabat yang hadir terlihat mencermati dan mencatat berbagai poin penting yang disampaikan oleh tim auditor BPK.
Diharapkan, sinergi antara Pemkab Bolmong dan BPK dapat mengurangi potensi kesalahan administratif. Audit ini juga menjadi sarana evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan sepanjang tahun anggaran 2025.
Menutup kegiatan, Sekda Abdullah Mokoginta kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh proses audit.
“Kami optimistis bahwa dengan integritas yang kuat, hasil pemeriksaan akan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah,”tandasnya.(Ian/*)
