ManadoSulutkita.com–Pemerintah Provnsi Sulawesi Utara (Sulut) terus berkomitmen terutama dalam sektor penegakan hukum. Hal ini diwujudkan saat Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di Wisma Negara, Bumi Beringin, Manado Rabu (10/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur YSK mengatakan, MoU tersebut mengatur kerja sama pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana sebagai alternatif pemidanaan yang lebih edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kebijakan pidana kerja sosial ini, merupakan bentuk pendekatan hukum yang lebih humanis, tanpa mengurangi efek jera bagi pelaku,”ujar kepala daerah pilihan rakyat itu.
Menurut Gubernur, penerapan pidana kerja sosial juga diharapkan memberi dampak positif langsung bagi masyarakat serta membantu proses rehabilitasi sosial pelaku tindak pidana.
Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulut untuk terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemanfaatan dan kemanusiaan.
“Saya berharap kerja sama ini dapat menjadi contoh penegakan hukum progresif di daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkeadilan di Sulawesi Utara,”terang Gubernur.
Kegiatan turut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dengan Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara.
Sementara turut hadir mendampingi Gubernur, antara lain Asisten I, Plt Asisten II, Asisten III, Inspektur Daerah, Kepala BKAD, Kepala Dinas Kelautan, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda, serta Plt Kepala Biro Hukum.(fjr/*)
