BolmongSulutkita.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus mendorong sinergi dengan badan usaha milik negara (BUMN) guna memperkuat pelayanan publik.
Hal ini ditandai dengan audiensi Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, bersama PT Jasa Raharja Cabang Kotamobagu pada Senin (25/8) di ruang kerja Bupati, lantai II Kantor Bupati Bolmong.
Pertemuan yang berlangsung hangat itu membahas berbagai isu penting, terutama mengenai perlindungan sosial bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.
Bupati Yusra menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak hanya bersifat formal, melainkan menjadi sarana mempererat komunikasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan Jasa Raharja.
“Pertemuan ini adalah wujud sinergitas yang harus terus kita jaga dan tingkatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi yang kuat akan membantu kedua lembaga melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pemerintah dan Jasa Raharja memiliki peran yang saling terkait dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Salah satu pokok pembahasan dalam audiensi ini adalah peningkatan layanan Jasa Raharja bagi masyarakat Bolmong, khususnya korban kecelakaan lalu lintas. Program yang diusung mencakup percepatan penyaluran santunan, digitalisasi data kecelakaan, hingga sosialisasi keselamatan berlalu lintas.
Bupati menyambut baik inisiatif tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara Jasa Raharja, kepolisian, rumah sakit, dan pemerintah daerah—dalam mempercepat pelayanan dan santunan bagi korban.
Kepala PT Jasa Raharja Kotamobagu, Rhesa H. Sitompul, menekankan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam integrasi data dan pemanfaatan sistem digital administrasi.
“Dengan koordinasi yang baik bersama pemda, proses pemberian santunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Pertemuan ini menandai komitmen bersama untuk memperkuat pelayanan publik. Bagi Pemkab Bolmong, kerja sama dengan Jasa Raharja bukan sekadar hubungan kelembagaan, tetapi juga wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat.(Ian/*)
