MinutSulutkita.com–Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan menyusul ancaman fenomena iklim ekstrem El Nino. Penetapan status ini berlaku selama 167 hari ke depan, terhitung sejak pertengahan Agustus 2026 hingga Januari 2027.
Keputusan strategis tersebut diambil oleh Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tanggap Bencana yang digelar di Auditorium Kantor Bupati, Selasa (18/8/2026).
Rakor tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat eselon, para camat, serta menghadirkan pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Utara.
Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa langkah antisipatif ini diambil guna merespons laporan masuk mengenai puluhan titik rawan serta potensi dampak buruk dari kekeringan panjang.
”Pemerintah daerah tidak boleh terlambat merespons potensi krisis. Berdasarkan analisis data dan munculnya 46 titik rawan, kita resmi menetapkan status siaga darurat bencana selama 167 hari hingga Januari 2027. Langkah ini krusial untuk memitigasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, ketersediaan air bersih, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan,” tegas Joune.
Dalam forum yang sama, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Sulawesi Utara, Aris Yunatas, S.P., M.Si., memaparkan analisis kondisi iklim terkini yang dinilai berada pada tahap mengkhawatirkan.
Puncak musim kemarau di Minahasa Utara diprediksi berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2026, dengan curah hujan yang tergolong sangat rendah hingga Oktober mendatang.
Kondisi ini diperparah oleh fenomena El Nino global yang telah masuk dalam kategori sangat kuat (very strong).
”Posisi El Nino saat ini sudah mencapai tingkat yang sangat kuat dan diprediksi bertahan hingga akhir tahun 2026. Intensitasnya diperkirakan baru melandai ke tingkat moderat pada awal 2027 seiring masuknya musim hujan,” terang Aris.
Menindaklanjuti penetapan status tersebut, Pemkab Minahasa Utara langsung mengonsolidasikan seluruh jajaran dinas terkait bersama instansi TNI/Polri dan pemerintah kecamatan untuk menyiagakan posko bencana serta distribusi pasokan air bersih ke titik-titik terdampak.(fjr/*)
