BolmongSulutkita.com— Penanganan bencana banjir bandang yang melanda delapan desa di dua kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus dipercepat.
Pemkab Bolmong bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Senin (3/11/2025) untuk memperkuat langkah-langkah tanggap darurat.
Rakortek yang berlangsung di Posko Utama Tanggap Darurat dipimpin langsung Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi, didampingi Wakil Bupati Dony Lumenta, Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta sebagai Kepala BPBD ex officio, serta pimpinan OPD terkait.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Nomor 472 Tahun 2025 tentang penetapan status tanggap darurat bencana.
Sejak bencana terjadi, Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BPBD Bolmong secara rutin melaporkan kondisi di lapangan kepada Pusdalops BNPB. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan kunjungan tim BNPB yang dipimpin Mayjen TNI Moch. Lutfie Beta, Sos, bersama Deputi Penanganan Darurat BNPB Rudy Supriyadi, SE.
Tim BNPB memulai peninjauan lapangan pada Minggu (2/11) di Kecamatan Poigar, kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Passi Barat pada Senin (3/11) untuk memastikan kondisi nyata di lokasi dan menentukan kebutuhan prioritas masyarakat terdampak.
Setelah peninjauan, BNPB dan jajaran Pemkab Bolmong langsung menggelar Rakortek untuk membahas langkah-langkah strategis percepatan penanganan bencana.
Dalam arahannya, Deputi Penanganan Darurat Rudy Supriyadi menekankan pentingnya keterlibatan unsur Pentahelix—pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat—agar penanganan bencana berjalan cepat dan terpadu.
Beberapa fokus Rakortek meliputi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, perbaikan infrastruktur darurat seperti jalan dan jembatan sementara, pemulihan fungsi sosial masyarakat, pemantauan cuaca bersama BMKG, serta penegakan hukum terhadap praktik ilegal logging dan penambangan tanpa izin (PETI).
“BNPB juga akan menyediakan dana stimulan bagi warga yang tinggal di wilayah sepadan sungai, namun pemerintah daerah perlu menyiapkan lokasi relokasi yang aman dan layak,” ujar Rudy Supriyadi.
Rudy menambahkan, relokasi harus menjadi bagian dari strategi mitigasi jangka panjang agar masyarakat tidak lagi menempati zona rawan bencana.
Bupati Yusra Alhabsyi menyampaikan apresiasi atas respon cepat BNPB dan menegaskan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait akan menindaklanjuti hasil Rakortek dengan tindakan nyata di lapangan.
“Langkah-langkah yang dibahas hari ini akan segera kami jalankan. Prioritas utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan dan infrastruktur dasar cepat pulih,” kata Yusra.
Rakortek ini diharapkan memperkuat koordinasi antara Pemkab Bolmong, BNPB, dan seluruh unsur Pentahelix untuk pemulihan pascabencana, sehingga sarana-prasarana publik kembali berfungsi dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat bisa normal seperti sediakala.(Ian/*)
