ManadoSulutkita.com–Dalam upaya menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, mengumpulkan seluruh instansi vertikal yang ada di wilayah Sulut.
Pertemuan ini menjadi ajang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan imigrasi.
Kepala Dinas Kominfo Sulut menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia Sulut, OJK, Imigrasi, Kantor Pajak, Kantor Perbendaharaan, Kepala Kantor Perpajakan, serta berbagai instansi vertikal lainnya bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulut.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa Sulawesi Utara memiliki potensi besar untuk bangkit melalui penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru, didukung oleh letak geografis yang sangat strategis untuk perdagangan dan logistik.
“Sulut akan menjadi hub distribusi energi BBM, rantai pasok industri, dan pangan. Ini membuka peluang besar bagi rakyat Sulut untuk berusaha bersama. Industri akan bangkit, jasa keuangan akan bertumbuh. Sudah saatnya kita bersinergi dengan sungguh-sungguh,” tegas Gubernur YSK.
Gubernur juga menyoroti pentingnya peran Imigrasi dalam mendukung pariwisata, khususnya dalam memberikan pelayanan prima bagi wisatawan, tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
“Layanan kepada turis harus prima. Jangan persulit wisatawan yang datang. Sementara itu, sektor perbankan wajib menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Berikan ruang yang lebih luas, selama tetap dalam koridor aturan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur menyinggung hambatan regulasi yang selama ini membebani nelayan dan industri perikanan.
Pemerintah provinsi bersama instansi terkait tengah membahas upaya pelonggaran aturan, serta menyiapkan berbagai bentuk fasilitas dan bantuan untuk nelayan agar hasil tangkap bisa menghidupkan industri perikanan.
Sektor pertanian pun mendapat perhatian, khususnya terkait budidaya tanaman nilam. Pemerintah akan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dengan dukungan perbankan, namun dengan catatan.
“Tanaman nilam tidak boleh ditanam di lahan sawah karena akan menurunkan kualitas dan merusak ketahanan pangan. Maka kita arahkan agar petani mengembangkan nilam di lahan kering,” kata Gubernur.
Untuk sektor pertambangan rakyat, Pemprov akan membuka ruang pembentukan koperasi pertambangan agar kegiatan pertambangan bisa berjalan secara legal dan terorganisir.
Sementara itu, Bank Indonesia diminta untuk terus mengawal perdagangan antar-pulau dan menjaga iklim investasi di Sulut. Gubernur mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian investasi sebesar Rp3,6 triliun yang tercatat masuk ke Sulawesi Utara bulan ini melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Ini membuktikan bahwa investor semakin melirik Sulut sebagai tempat untuk membangun industri dan bisnis,” ujarnya.
Dalam dialog yang berlangsung dalam suasana terbuka, seluruh peserta rapat sepakat untuk bersinergi dan mendukung kebijakan nasional, khususnya target pertumbuhan ekonomi 7%-8% sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden.
Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, Gubernur menegaskan bahwa seluruh instansi vertikal, khususnya sektor keuangan dan fiskal, akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(fjr/*)
