ManadoSulutkita.com–Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam indonesia (IKA PMII) Manado menggelar kegiatan foucus group discussion (FGD), di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di bilangan Tikala, Senin (16/3/2026).
Kegiatan yang dibalut dengan buka puasa bersama itu, IKA PMII Manado menghadirkan narasumber diantaranya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kota Manado, RSUP Prof Kandou serta Anggota DPRD Kota Manado.
Kegiatan yang mengangkat tema “Akselerasi Kinerja Pelayanan Rumah Sakit di Tengah Transisi Iuran Tunggal BPJS Kesehatan” itu turut juga dihadiri sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan sebagai peserta FGD.
Dalam sambutannya, Ketua IKAPMII Azmar Rahayu, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang dialog strategis antara pemangku kepentingan kesehatan untuk mempercepat peningkatan mutu layanan rumah sakit. Selain itu kata Azmar kegiatan ini juga memperkuat sinergi terkait pelayanan pasien, prioritaskan exilence service agar semua kebutuhan masyarakat bisa terlayani.
“IKAPMII siap hadir sebagai jembatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait regulasi dan hak serta kewajiban masyarakat. Dan juga diharapkan ada follow up FGD selanjutnya untuk melahirkan rekomendasi terkait kebijakan pelayanan kesehatan yang disepakati bersama seluruh stakeholders diantaranya rumah sakit, BPJS, Pemerintah dan Legeslatif.
Sementara itu, Kabag Pelayanan BPJS Kesehatan Manado., dr Wulandari Wungkana menjelaskan bahwa kebijakan transisi menuju skema iuran tunggal merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keberlanjutan program JKN sekaligus memastikan akses layanan kesehatan tetap merata bagi seluruh masyarakat.
“Oleh karena itu, kolaborasi dengan rumah sakit sangat penting agar pelayanan tetap optimal dan tidak mengurangi kualitas layanan kepada peserta,”ujarnya.
Di tempat yang sama Direktur Pelayanan RSUP Kandou dr. Wega Sukantho, SpBTKV dalam penyampaiannya menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan, baik dari sisi sumber daya manusia, sistem administrasi, maupun pemanfaatan teknologi kesehatan.
“Dengan adanya dukungan dari BPJS Kesehatan serta masukan dari berbagai pihak, rumah sakit diharapkan mampu beradaptasi dengan kebijakan baru sekaligus meningkatkan kepuasan pasien,”ungkapnya.
Lanjutnya, sebagai rumah sakit rujukan utama di Sulawesi Utara, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, efisiensi sistem pelayanan, serta transparansi dalam pengelolaan layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
“Transisi menuju sistem iuran tunggal tentu membawa tantangan tersendiri, baik dari sisi tata kelola pembiayaan, manajemen klaim, hingga penyesuaian alur pelayanan di rumah sakit,”jelasnya.
Sementara itu dari pihak pemangku kebijakan Anggota DPRD kota Manado Sri Nanda Lamadau, M.AP mengatakan, prinsipnya bahwa sinergitas rumah sakit dan BPJS itu, sejatinya tak sekedar pada basis administrasi belaka tapi pendekatan empirik itu perlu di kemukakan.
“Tak sedikit dari masyarakat yang mengeluh karena ribetnya formalitas BPJS namun saat mereka pun sudah memiliki legalitasnya, tidak serta merta mendapatkan kemudahan untuk penggunaannya ketika masuk di rumah sakit,”ungkap politisi perempuan muda Kota Manado itu.
Nanda juga menekankan kepada kedua instansi ini agar benar benar sinergy dalam pelayanan terutama bagi masyarakat golongan bawah.
“karena pemerintahan yang berpihak kepada rakyat adalah pemerintahan yang memberi pelayanan maksimal terutama di bidang kesehatan,”tandasnya.
Diskusi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan penyampaian rekomendasi dari peserta. IKA PMII berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara organisasi masyarakat, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit dalam mendorong sistem pelayanan kesehatan yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(fjr/*)
