BolmongSulutkitacom–Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi SE, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Gedung Mapalus, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (12/3).
Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) itu, dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Bima Arya Sugiarto, yang didampingi Gubernur Sulut, Mayjen Purn. Yulius Stevanus.
Kegiatan ini sendiri dilaksanakan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Dalam kesempatan itu, Wamendagri RI Bima Arya Sugiarto mengatakan, pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi dan realokasi APBD 2025 melalui dua tahap, pergeseran dan perubahan. Kata dia, dan itu harus disesuaikan dengan Asta Cita, visi-misi kepala daerah dan kemudian dirumuskan dalam RPJMD, ini telah diefisiensikan. Postur APBD harus untuk kepentingan rakyat salah satunya untuk pengentasan kemiskinan ekstrim.
“Rakor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah Provinsi dan Daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,”terang Wamendagri.
Sementara itu, Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi usai kegiatan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Untuk Bolmong sendiri kami telah menunjukkan komitmen terhadap efisiensi anggaran dengan menolak pengadaan mobil dinas dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmong. Anggaran yang semula dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas tersebut dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,”tandas Alhabsyi.
Diketahui, kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernure, seluruh kepala daerah Kabupaten Kota se-Sulut, Sekretaris Daerah. serta jajaran OPD terkait, Inspektur Daerah, Kaban Keuangan, Kabag Hukum dan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa dimasing-masing daerah.(Advetorial)
