BolmongSulutkita.com–Musrenbang (Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah ) RPJMD Tahun 2025-2029 tingkat Provinsi Sulawesi Utara digelar di Aula CJ Rantung Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Senin (30/06).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi. Dalam kesempatan tersebut Yusra menerangkan peran pemerintah daerah dalam pemanfaatan program Pemerintah Pusat.
Bupati menjelaskan, emerintah daerah di Sulawesi Utara dalam hal ini Kabupaten Bolaang Mongondow masih memiliki keterbatasan untuk menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.
“Berbagai sumber pendapatan yang berpotensi PAD, secara aturan dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Sehingga, pemerintah daerah hanya mendapatkan baagianya pada sistem bagi hasil,”ujar Bupati Bolmong.
Kata dia, bagi hasil yang diperoleh pun tidak seberapa. Setelah dimasukan hitungannya, pemerintah daerah hanya memperoleh bagian kecil dari pendapatan yang ada. “Semuanya kembali kepada pemerintah pusat,” ujar Bupati pilihan rakyat itu.
Kepala daerah berlatar belakang aktifis itu dengan terbuka menyinggung kebijakan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat yang tidak mendapatkan manfaat terhadap masyarakat.
Ia mencontohkan, pembangunan Waduk Pindol yang dibangun di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dengan anggaran triliunan rupiah, belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Waduk ini belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami pemerintah daerah masih belum mengetahui kedepannya siapa yang akan melanjutkan pembangunan irigasi-irigasi tersiernya. Sampai hari ini pembangunan ini belum dirasakan manfaat oleh masyarakat,”ungkap Ketua DPW PKB Sulut itu.
Hal ini dilakukannya dalam rangka sinkronisasi program kegiatan yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD. Sinkronisasi program ini menurut Bupati penting untuk dilakuksanakan oleh pemerintah daerah menjabarkan program pemerintah pusat. Sehingga ia menyarankan dalam penyusunan perencanaan program dapat dirancang dengan sederhana mungkin yang menyentuh secara langsung kepada masyarakat.
“Lebih baik merencanakan proses yang sederhana tapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari pada kita merencanakan terlalu besar pelaksanaannya memakan waktu yang lama dan tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”jelasnya.
Bupati berharap ke depan pemerintah dapat berfikir lebih realistis lagi dalam menempatkan program pada kebutuhan yang bernilai manfaat besar bagi masyarakat. “Mimpi kita boleh besar tapi jangan sampai hanya menjadi sebagai dongeng agar ini bisa terlaksana,”terang Yusra.(Ian/*)
