MinutSulutkita.com–Cuaca ekstrem yang melanda wilayah kepulauan dan pesisir Kabupaten Minahasa Utara dalam beberapa waktu terakhir berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat nelayan. Gelombang tinggi, angin kencang, serta kondisi laut yang tidak bersahabat memaksa nelayan menghentikan aktivitas melaut demi menjaga keselamatan jiwa.
Dampak cuaca ekstrem tersebut tidak hanya menghentikan aktivitas melaut, tetapi juga menimbulkan kerusakan fisik yang signifikan.
Selasa (6/1/2026) di Desa Gangga I, Kecamatan Likupang Barat, sedikitnya 12 rumah warga dilaporkan hancur akibat diterjang badai dan gelombang laut.
Kondisi ini semakin memperparah penderitaan masyarakat pesisir, terutama keluarga nelayan yang kehilangan tempat tinggal sekaligus sumber penghidupan.
Akibat situasi tersebut, nelayan kehilangan sumber penghasilan utama. Aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan dan pesisir pun terhenti, sementara kebutuhan hidup sehari-hari tetap harus dipenuhi. Situasi ini menempatkan keluarga nelayan dalam kondisi rentan dan berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih luas apabila tidak segera ditangani secara serius.
Menanggapi hal ini, Ketua DPC PKB Minahasa Utara, Samsudin Uber, menegaskan bahwa kondisi yang dialami masyarakat nelayan di wilayah kepulauan dan pesisir Minahasa Utara tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan cuaca semata, melainkan telah masuk dalam kategori bencana sosial.
“Ketika cuaca ekstrem memaksa nelayan tidak melaut, yang terhenti bukan hanya aktivitas mencari ikan, tetapi juga sumber kehidupan keluarga nelayan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah harus hadir dan mengambil langkah nyata,” tegasnya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap nelayan terdampak, baik di wilayah kepulauan maupun pesisir, serta menyalurkan bantuan sosial sementara yang tepat sasaran, termasuk bagi warga yang rumahnya rusak atau hancur akibat badai.
Selain bantuan jangka pendek, Samsudin juga menekankan pentingnya kebijakan perlindungan ekonomi masyarakat kepulauan dan pesisir serta langkah antisipatif menghadapi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Penguatan sistem peringatan dini, edukasi keselamatan melaut, hingga penyediaan program alternatif mata pencaharian bagi nelayan dinilai perlu segera disiapkan.
“Keselamatan nelayan adalah prioritas utama, namun keberlangsungan hidup keluarga mereka juga tidak boleh diabaikan. Jangan sampai masyarakat kepulauan dan pesisir Minahasa Utara dibiarkan berjuang sendiri menghadapi dampak cuaca ekstrem,” tambahnya.
Lanjutnya, ia berharap seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah, DPRD, serta instansi terkait dapat bersinergi memberikan perlindungan dan perhatian khusus kepada masyarakat nelayan dan warga pesisir terdampak.
“Kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat menjadi ukuran nyata keberpihakan kepada masyarakat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah kepulauan dan pesisir,”tandasnya.(Ian/*)
