Aleg DPRD Bolmong Semprot Proses Penerimaan P3K, Mamonto : Hati-hati Jika Kedapatan

Foto Arman Mamonto

BolmongSulutkita.com–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Arman Mamonto Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga merupakan Anggota Komisi III menyoroti penerimaan PPPK di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sabtu (3/5).

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam waktu dekat akan lakukan seleksi ujian tes tertulis untuk ratusan pelamar di dua dianas tersebut.

Arman Mamonto mengatakan, terkait hal ini, ada yang sangat penting diseriusi terkait dengan proses penerimaan berkas atau dokumen para pelamar sejak awal.

“Kami Anggota Komisi 3 akan bergerak cepat berkoordinasi dengan anggota Komisi yang lain, agar secepatnya untuk memanggi dinas terkait, untuk mempertanyakan kebenaran dokumen para calon pendidik dan tenaga kesehatan tersebut,”ujarnya.

Arman Mamonto menuturkan bahwa di Dinas Pendidikan Contohnya salah satu syarat untuk masuk Pegawai dengan Perjanjian Kerja yaitu harus memiliki pengalaman mengajar minimal selama 2 tahun di instansi pemerintah.

“Salah satu syarat wajib untuk masuk sebagai PPPK adalah harus bekerja sebagai tenaga honorer paling kurang 2 tahun berturut-turut. Namun yang saya temui banyak yang tidak memenuhi syarat tersebut begitu pun di Dinas Kesehatan,”beber Arman.

Lebih lanjut Arman, ini justru mengecewakan bagi para honorer yang sudah berpuluh tahun bekerja iklas dengan pemerintah ternyata ada yang tidak lulus berkas.

“Saya yakin ada oknum yang bermain dibalik lulusnya para pelamar yang tidak memenuhi syarat tersebut.”ungkap Arman dengan nada kesal.

Menurutnya, ini akan kami seriusi secara kelembagaan DPRD, dan apabila itu terbukti kami akan merekomendasikan untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Selain itu juga Arman Mamonto akrab di sapa Papap Sasi ini, meminta kepada Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta untuk mengevaluasi jika ada oknum di Dinas terkait yang bekerja tidak prpfesional.

“Jangan karena dekat dengan kepala sekolah atau kepala Puskesmas lalu kemudian dengan mudah masuk atau lolos berkas. Hati-hati jika kedapatan,”tandas Arman.(Ian/*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *