ManadoSulutkita.com–Kolaborasi antar kedua lembaga penyelenggara pemerintah yakni, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum Sulut terus menggalakkan kerja sama dibidang hukum.
Kali ini kedua instrumen negara tersebut sedang memperkuat akses keadilan bagi masyarakat melalui pembangunan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan.
Kebijakan ini mendapat tanggapan positif dari Aktivis Sulawesi Utara Calvin Castro. Castro memuji langkah Pemprov Sulut dan Kemenkum Sulut tersebut. Hal ini menurutnya sangat tepat apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, atas kehadiran program Posbankum tersebut.
Menurut Castro, kehadiran Posbankum merupakan langkah strategis dan tepat sasaran dalam membantu masyarakat kecil yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh pendampingan hukum.
“Program Posbankum ini sangat tepat sasaran. Masyarakat tentu akan sangat terbantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum, baik persoalan perdata, pidana ringan, hingga konflik sosial di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Calvin.
Ia menilai, keberadaan Posbankum menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan hukum yang mudah diakses, cepat, serta berpihak kepada masyarakat.
Castro juga menegaskan, di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus yang baru menjabat, berbagai program pro-rakyat mulai terlihat nyata di Sulawesi Utara.
“Ini bukti nyata, meski baru seumur jagung menjabat, YSK terus bekerja keras untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Jika masyarakat bersabar dan memberikan keleluasaan kepada beliau untuk bekerja, ke depan Sulut akan mengalami banyak kemajuan dan perubahan,”pungkas Castro.(fjr/*)
