BitungSulutkita.com–Posisi strategis Kota Bitung yang menjadi pintu masuk dan keluar utama jalur perdagangan di kawasan Indonesia Timur, membawa angin segar bagi Pemerintah Kota Bitung.
Wali Kota Hengky Honandar SE tak main-main. Saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) yang bertemakan Sulawesi Utara sebagai Hub Logistik Udara dan Laut Kawasan Sulampua, yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, di Kota Manado, Senin (19/1/2026), menyampaikan kesiapannya mendukung kebijakan nasional penguatan sistem logistik terpadu di kawasan Sulampua tersebut.
Forum strategis ini menjadi wadah penyamaan persepsi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta para pelaku usaha dalam mendorong percepatan pengembangan Sulut sebagai pusat logistik yang terintegrasi, berdaya saing global, dan berkelanjutan.
Diskusi tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi kebijakan, kesiapan infrastruktur, serta efisiensi sistem distribusi barang nasional dan internasional.
Dalam paparannya, Wali Kota Hengky Honandar menegaskan bahwa Kota Bitung memiliki posisi geografis yang sangat strategis dan kesiapan infrastruktur yang memadai untuk berperan sebagai gerbang utama logistik kawasan Timur Indonesia.
Keberadaan pelabuhan internasional Bitung, kawasan industri, serta dukungan konektivitas laut dan darat menjadi modal penting dalam pengembangan sistem logistik nasional.
“Kota Bitung sejak lama diproyeksikan sebagai simpul logistik nasional. Dengan keberadaan pelabuhan internasional dan kawasan industri yang terus berkembang, Bitung siap menjadi tulang punggung logistik Sulampua,” tegas Wali Kota Hengky.
Ia menambahkan, Pemkot Bitung berkomitmen penuh untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Sulut guna memastikan sistem logistik berjalan lebih efisien, terintegrasi, dan berdaya saing.
“Kami di daerah siap menyelaraskan kebijakan, mempercepat proses perizinan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif agar Bitung benar-benar menjadi penggerak utama ekonomi regional,” ujarnya.
FGD tersebut juga menyoroti pentingnya pengembangan layanan direct call internasional dari Sulut sebagai langkah strategis memperpendek rantai distribusi global.
Kebijakan ini dinilai mampu menekan biaya logistik nasional sekaligus meningkatkan daya saing ekspor dari kawasan timur Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kawasan Sulampua memiliki basis ekonomi riil yang kuat, dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus ditopang oleh sistem logistik yang efisien, modern, dan terintegrasi.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bitung menilai kebijakan direct call akan memberikan dampak langsung dan signifikan bagi daerah pelabuhan seperti Bitung.
“Direct call bukan hanya soal efisiensi biaya dan waktu, tetapi juga membuka peluang besar bagi daerah pelabuhan seperti Bitung untuk menarik investasi, memperluas pasar ekspor, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” kata Hengky Honandar.
Ia menegaskan bahwa semangat kolaborasi lintas sektor harus terus diperkuat agar Bitung mampu memainkan peran strategis dalam rantai pasok global.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, Bitung siap tampil sebagai motor penggerak logistik dan ekonomi kawasan timur Indonesia,” pungkasnya.(fjr/*)
