BitungSulutkita.com–Kepemimpinan Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE dan Wakil Wali Kota Randito Maringka tak lama lagi akan berumur satu tahun.
Kedua kepala daerah hasil pilihan rakyat pada Pilkada 2024 lalu itu mengambil langkah cerdas dalam rangka masa pemerintahan tersebut.
HH-RM lebih mementingkan kepentingan rakyat dibanding menggelar acara seremonial untuk merayakan pencapaian keduanya menakhodai Kota yang menjadi pusat industri perikanan terbesar di kawasan Timur Indonesia itu.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang mencapai hampir Rp 200 miliar, sebuah angka signifikan yang berdampak langsung pada postur keuangan daerah.
Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE, menegaskan bahwa kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
“Tidak ada seremonial saat satu tahun kepemimpinan HH-RM pada 20 Februari 2026 mendatang. Kita hanya akan menggelar doa bersama sebagai bentuk ungkapan syukur,” ujar Hengky Honandar, didampingi Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka, di Kantor Wali Kota Bitung baru-baru ini.
Menurut Hengky Honandar, pembatasan kegiatan seremonial ini bukan sekadar bagian dari kebijakan efisiensi, melainkan sebuah keharusan akibat tekanan fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran 2026.
Ia menyebut, pemotongan DAU hampir Rp 200 miliar membuat Pemkot Bitung harus melakukan penyesuaian besar-besaran dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
“Ini bukan lagi soal efisiensi melainkan pemotongan anggaran. Dengan kondisi seperti ini, kegiatan seremonial wajib dibatasi,” tegasnya.
Namun, penghematan anggaran bukan berarti pembangunan berhenti. Pemkot Bitung mengarahkan anggaran untuk hal-hal yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan program strategis.
Salah satu program unggulan yang terus dipacu pada tahun 2026 adalah program membangun dari kelurahan, yang menjadi bagian dari visi besar kepemimpinan HH-RM.
Melalui program ini, setiap kelurahan di Kota Bitung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 200 juta, yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat paling bawah.
“Kami ingin anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Infrastruktur, pelayanan dasar, dan program kelurahan adalah prioritas,” tambah Hengky Honandar.
Langkah pembatasan seremonial ini juga mencerminkan komitmen Pemkot Bitung dalam menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fiskal nasional.
Hengky Honandar berharap, masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah daerah untuk tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Dengan kebijakan ini, Pemkot Bitung menegaskan arah pembangunan tahun 2026 yang lebih substansial, berorientasi hasil, dan jauh dari kegiatan yang bersifat simbolik semata,”tutup Honandar.(fjr/*)
