JakartaSulutkita.com–Maraknya praktek illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia Timur tidak terkecuali di wilayah laut Sulawesi Utara, bakal ditindak tegas Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE.
Terbukti, orang nomor satu di Sulawesi Utara itu langsung jemput bola bertemu dengan lembaga terkait, yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Tak tanggung-tanggung, Gubernur YSK menyambangi langsung pucuk pimpinan di instrumen negara tersebut. Selasa (4/11/2025), kepala daerah pilihan rakyat itu, mengadakan pembicaraan kerjasama dengan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr Irvansyah SH MTr Opsla.
“Sangat pentingnya pengawasan maritim di perbatasan laut Sulut yang marak penyelundupan serta illegal fishing,” ucapnya.
Gubernur YSK pun menegaskan laut sebagai sumber kehidupan (perikanan,red) dan ekonomi masyarakat pesisir terkait kepariwisataan sangat butuh perhatian lebih.
“Karena itu sinergitas antara Bakamla juga aparat kemanan laut serta pemerintah daerah harus saling topang menopang. Saya usulkan agar adanya patroli rutin dan berbagai edukasi penting bavi nelayan lokal,” pinta YSK, Gubernur pilihan rakyat sulit ini.
“Inilah bentuk komitmen dan salah satu pertanggungjawaban kami kepada rakyat dengan menjadikan laut Sulut aman, produktif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah mengapresiasi perhatian dan komitmen kuat Gubernur YSK.
“Kami siap. Nantinya akan ada peningkatan patroli laut, koordinasi antat lintas lembaga baik TNI AL, Polairud dan instansi lainnya demi memperkuat perairan Sulut,”ujarnya.
Selain itu lanjut Laksdya TNI Irvansyah, akan ada pemanfaatan teknologi maritim demi mendektesi aktivitaa mencurigakan.
“Sulut merupakan wilayah pertahanan utara terakhir NKRI dan wilayah strategis jalur maritim Indonesia. Sudah seharusnya mendapatkan pengamanan ekstra lebih,” tegasnya.
menanggapi hal itu, Gubernur YSK mengatakan, dari hasil dari pertemuan ini akan adanya pengembangan pos pengawasan maritim di titik strategis dikarenakan wilayah perairan Sulut seperti Kepulauan Talaud berbatasan langsung dengan Filipina.
Juga pengembangan pos pengawasan maritim di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kota Bitung.
Dengan hadirnya pos-pos pengawasan tersebut akan lebih mudah memberantas kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, perdagangan manusia terlebih narkotika.
“Nantinya akan ada pelatihan bersama antara aparat dan nelayan desa tentang keselamatan dan hukum laut. Inilah langkah awal kami membangun sinergi antarlembaga,”tandas YSK.(fjr/*)
