BitungSulutkita.com–Bukti nyata Pemerintah Kota Bitung di tangan Wali Kota Hengky Honandar SE dan Wakil Wali Kota Randito Maringka meselaraskan program pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI Prabowo Subianto terus digalakkan.
Khususnya terkait keseriusan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan harga kebutuhan pokok di daerah.
Terbukti, saat jajaran Pemerintah Kota Bitung dipimpin langsung Wali Kota Hengky Honandar SE di ruang kerjanya, Senin (20/10/2025) melalui zoom meeting, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait percepatan realisasi belanja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, dilanjutkan Rakor Pengendalian Harga Beras.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menjadi pemateri utama yang menyoroti langkah-langkah strategis menekan laju inflasi di seluruh daerah.
“Kedua menteri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Hengky Honandar (HH).
Usai sesi tersebut, rapat berlanjut dengan pembahasan cadangan beras pemerintah, yang dihadiri Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Kapolri sebagai pembicara utama.
Fokus diskusi diarahkan pada pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjamin pasokan beras nasional dan mencegah gejolak harga di pasaran.
Sementara itu, Pemkot Bitung melaporkan capaian nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM), yang telah berlangsung sejak 15 Juli 2025 di 63 titik se-Kota Bitung.
Program ini diinisiasi untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.
Hingga 17 Oktober 2025, GPM telah menyalurkan berbagai kebutuhan pokok kepada masyarakat, di antaranya beras SPHP sebanyak 105.925 kilogram, minyak goreng 6.687 liter, dan gula pasir 779 kilogram.
Capaian tersebut mencerminkan kerja konkret Pemkot Bitung dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung kebijakan nasional pengendalian inflasi.
Menurut Wali Kota Hengky Honandar, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama menjaga stabilitas ekonomi.
“Kami memastikan kebijakan nasional pengendalian inflasi dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat daerah, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Melalui berbagai upaya ini, Kota Bitung menegaskan diri sebagai salah satu daerah di Sulawesi Utara (Sulut) yang aktif menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, menstabilkan harga pangan, dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat.(fjr/*)
