MinutSulutkita.com–Pemerintah daerah seluruh Indonesia ikat pinggang. Hal ini menyusul pemangkasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 yang dilakukan pemerintah pusat sebesar Rp269 triliun.
Dampak ini juga turut dirasakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Alhasil, Pemkab Minut di bawah kepemimpinan Bupati Joune J.E Ganda dan Wakil Bupati Kevin W Lotulung harus putar otak untuk merasionalisasikan kebutuhan prioritas.
Berdasarkan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk Minahasa Utara sendiri mengalami pemotongan sebanyak Rp184 miliar pada tahun 2026 mendatang.
Buntutnya, Pemkab Minahasa Utara akan menerima Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 sebanyak Rp688.491.799. Sementara untuk tahun 2025 ini Minut mendapat alokasi sebanyak Rp873.480.565.
Publik pun bertanya-tanya bagaimana dengan kebutuhan daerah untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Bupati Minut Joune J.E Ganda tak gentar menghadapi kebijakan nasional ini. Menurut kepala daerah 2 periode itu untuk alokasi gaji ASN tetap aman dan tidak terpengaruh dengan keputusan pemerintah pusat yang memangkas alokasi dana ke daerah.
Kata dia, Pemkab Minut sejalan dengan prioritas pemerintah menjaga stabilitas penghasilan ASN, sekaligus memastikan pelayanan publik di seluruh wilayah berjalan lancar.
Ia mengakui, meski beberapa daerah menghadapi kesulitan dalam hal pengelolaan keuangan, Minahasa Utara tetap dalam kondisi stabil.
“Untuk Minahasa Utara, meski ada pemotongan TKD, saya pastikan gaji ASN tetap aman dan tidak akan terganggu. Komposisi keuangan kami saat ini cukup sehat, dan kita sudah menjaga dengan baik agar tidak ada masalah besar,” jelas Bupati Joune, Senin (29/9/2025).
“Pemotongan TKD memang menjadi bagian dari langkah penghematan, namun gaji ASN tidak akan terpengaruh,” tegasnya lagi.
Bupati Joune mengajak seluruh pihak, termasuk ASN, untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang cermat dan berkomitmen bersama-sama menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
“Kami perlu berupaya keras agar keuangan daerah tetap seimbang dan bisa memenuhi kebutuhan semua pihak,” tandasnya.
Pernyataan ini memberikan ketenangan bagi ASN di Minahasa Utara.
Dengan langkah-langkah penghematan bijak, Bupati Joune menunjukkan komitmennya menjaga kesejahteraan ASN sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap berjalan dengan baik.(fjr/*)
