BolmongSulutkita.com-Upaya menekan angka stunting kembali menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Pemkab Bolmong menyelenggarakan Rembuk Stunting tingkat kabupaten di Hotel Atlantic, Selasa (2/9/2025).
Kegiatan ini resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bolmong, Dony Lumenta, yang didampingi Ketua TP-PKK Bolmong, Ny. Kalsum Alhabsyi-Alhabsyi, SE. Turut hadir sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan kecamatan, desa, serta para pemangku kepentingan terkait program percepatan penurunan stunting.
Dalam sambutannya, Wabup Dony menegaskan bahwa stunting merupakan isu strategis karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Ia menilai, rembuk stunting bukan sekadar forum koordinasi, melainkan sarana penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen lintas sektor.
“Rembuk Stunting ini adalah wadah strategis untuk merumuskan langkah nyata sekaligus memperkuat sinergi agar target penurunan stunting di Bolmong dapat tercapai,” ujar Dony.
Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen mengawal program-program yang mendukung pemenuhan gizi masyarakat, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, hingga penyediaan sarana di tingkat desa.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Bolmong, Ny. Kalsum Alhabsyi-Alhabsyi, menekankan peran penting keluarga, khususnya kaum ibu, dalam pencegahan stunting. Menurutnya, pemenuhan gizi seimbang sejak masa kehamilan hingga usia balita serta pola asuh yang tepat menjadi kunci melahirkan generasi sehat dan berkualitas.
“Peran ibu sangat vital. Dengan gizi seimbang dan pola asuh yang baik, kita dapat mencegah lahirnya generasi stunting,” ucap Kalsum.
Senada dengan itu, Kepala DPPKB Bolmong, Julin Ester Papuling, menjelaskan bahwa rembuk stunting merupakan bagian dari strategi nasional percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan berjenjang dari pusat hingga desa. Ia menekankan pentingnya pencegahan dini dengan mengurangi faktor risiko, seperti seks bebas dan perkawinan usia dini yang berpotensi melahirkan anak stunting.
“Intervensi gizi saja tidak cukup tanpa edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di kecamatan dan desa harus terus diperkuat,” tegas Julin.
Melalui forum rembuk stunting ini, Pemkab Bolmong berharap dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, TP-PKK, OPD, TPPS, dan masyarakat. Dengan langkah terarah dan berkelanjutan, angka stunting diharapkan bisa ditekan secara signifikan.
Pada akhirnya, seluruh upaya ini ditujukan untuk mewujudkan generasi Bolaang Mongondow yang sehat, cerdas, dan bebas stunting, sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah.(Ian/*)
