Bupati Bolmong Terlibat Aktif di Rakornas Produk Hukum, Yusra : Forum Ini Perkuat Daerah Rancang Regulasi Adaptif

Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi bersama Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib saat menghadiri Rakornas Produk Hukum.

BolmongSulutkita.com – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi, SE., M.Si kembali menegaskan komitmennya terhadap kebijakan nasional dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, 26-28 Agustus 2025.

Mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita”, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian.

Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya penyusunan regulasi daerah yang tidak hanya sesuai prinsip hukum, tetapi juga mendorong kepastian berusaha, mempercepat investasi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Rakornas turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizami Karsayuda, serta Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie. Para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, hingga pejabat Kementerian Dalam Negeri dari seluruh penjuru Indonesia juga hadir dalam forum strategis ini.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Yusra tampak hadir bersama Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib, SpM, dan Wakil Ketua DPRD Kotamobagu Jusran D. Mokolanot, S.Ag., M.Si. Kebersamaan mereka menjadi cerminan solidnya sinergi antar-pemerintah daerah di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Rakornas ini menjadi ajang penting untuk memperkuat peran daerah dalam merancang regulasi yang adaptif, pro-investasi, dan berpihak pada masyarakat. Ini sejalan dengan upaya membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan,”ujar Bupati Yusra.

Partisipasi aktif para kepala daerah dalam Rakornas 2025 diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang responsif terhadap dinamika pembangunan, serta mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia.(Ian/*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *