Praktisi Hukum Tantang Pengacara Dirut PD Pasar Manado Uji Penetapan Tersangka Lewat Praperadilan

Foto Prayogha Rizky Laminullah

ManadoSulutkita.com–Polemik penetapan Direktur Utama Perumda Pasar Manado sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Utara terus bergulir.

Menanggapi berbagai pernyataan tim kuasa hukum tersangka di media massa yang mempersoalkan perluasan objek pemeriksaan dari aduan pedagang tahun 2024 ke peristiwa pengelolaan tahun 2021, praktisi hukum Prayogha Rizky Laminullah angkat bicara.

Prayogha menilai, narasi yang dibangun pihak kuasa hukum di ruang publik terkesan cengeng dan tidak menyentuh substansi hukum acara pidana. Menurutnya, seorang advokat seharusnya tidak sekadar melontarkan keluhan di media massa atau mengandalkan laporan etik dan politik, melainkan menempuh jalur pengujian yudisial yang tersedia secara sah.

“Menjadi kuasa hukum itu jangan cengeng dan lembek dengan hanya membangun narasi di media. Kalau memang merasa penetapan tersangka oleh penyidik Polda Sulut itu keliru, tidak memiliki alat bukti yang cukup, atau cacat prosedur, tempuh langkah hukum yang konkret,” tegas Prayogha dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Prayogha menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah membuka pintu upaya hukum seluas-luasnya bagi tersangka melalui mekanisme Praperadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri, tim kuasa hukum dapat langsung menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, maupun penyitaan di hadapan hakim tunggal yang independen.

“Upaya hukum itu sangat terbuka lebar. Bisa langsung ajukan praperadilan untuk menggugurkan status tersangka jika memang penyidik dianggap tidak punya minimal dua alat bukti sesuai Pasal 90 KUHAP. Tapi anehnya, jalur praperadilan yang mengikat secara hukum justru tidak ditempuh, malah sibuk melapor ke Propam dan mengadu ke Komisi III DPR RI,” ujar Prayogha.

Ia mengingatkan bahwa laporan ke Divpropam Polri maupun pengaduan ke Komisi III DPR RI memiliki yurisdiksi yang berbeda dan tidak akan pernah bisa membatalkan status hukum tersangka. Propam hanya berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik profesi anggota Polri, sedangkan Komisi III menjalankan fungsi pengawasan politik yang tidak boleh mengintervensi proses pro justitia.

“Putusan etik tidak menggugurkan perkara pidana, dan DPR juga tidak punya wewenang membatalkan penetapan tersangka. Kalau mau adu argumen dan adu bukti secara gentleman, ruangnya ada di praperadilan dan nanti di persidangan Pengadilan Tipikor melalui eksepsi maupun pembelaan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prayogha meluruskan anggapan keliru seolah-olah penyidik tidak boleh memeriksa peristiwa tahun 2021 karena laporan awal pedagang baru masuk pada tahun 2024. Ia menegaskan bahwa dalam hukum acara pidana, penyidik memiliki hak dan kewajiban proaktif untuk melakukan pengembangan perkara guna menemukan tindak pidana lainnya.

Hal tersebut, kata Prayogha, diatur secara tegas dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 22 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mewajibkan penyelidik maupun penyidik untuk segera menindaklanjuti setiap peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana begitu mereka mengetahuinya. Kewenangan ini juga diperkuat oleh Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (jo. UU No. 5 Tahun 2026) yang memberikan mandat kepada Polri untuk menyidik semua tindak pidana.

“Penyidik bukan sekadar tukang stempel yang hanya terpaku pada apa yang tertulis di laporan awal. Ketika penyidik memeriksa saksi atau dokumen dari laporan tahun 2024 lalu menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi tahun 2021, penyidik punya hak dan kewajiban hukum untuk mengembangkannya, termasuk menerbitkan Laporan Polisi Model A sesuai Perkap No. 6 Tahun 2019 serta menggelar perkara untuk menjerat pihak-pihak yang diduga turut serta,” pungkas Prayogha.(**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *