MinutSulutkita.com–Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Hingga kini, puluhan ribu galon air telah didistribusikan ke berbagai wilayah, terutama daerah yang mengalami keterbatasan pasokan air.
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda mengatakan, penyaluran air bersih diprioritaskan bagi wilayah yang membutuhkan, termasuk kawasan kepulauan serta sejumlah desa di Kecamatan Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur.
Menurut Joune, kondisi kekeringan tidak dirasakan secara merata. Sejumlah wilayah di bagian selatan Minut relatif masih memiliki ketersediaan air yang memadai, sementara daerah lainnya membutuhkan penanganan lebih intensif.
“Sudah puluhan ribu galon yang kami salurkan di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Utara, lebih khusus di wilayah-wilayah yang sangat terdampak, termasuk kepulauan, Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur,” ungkap Joune.
Ia menjelaskan, kendala penyaluran air bukan disebabkan oleh kerusakan jaringan pipa distribusi milik PDAM. Berdasarkan kondisi yang ada, jaringan pipa dinilai berfungsi dengan baik sehingga pengisian air ke mobil tangki dapat dilakukan tanpa hambatan berarti.
Persoalan utama justru terletak pada jarak antartitik distribusi yang berjauhan, ditambah belum optimalnya koordinasi di tingkat masyarakat. Kondisi tersebut terkadang memunculkan kesalahpahaman ketika sebagian warga telah menerima bantuan, sedangkan warga lainnya di desa yang sama merasa belum terlayani.
Joune menegaskan, Pemkab Minut tidak pernah berniat membeda-bedakan masyarakat dalam penyaluran bantuan air bersih. Setiap permohonan dari wilayah yang membutuhkan, kata dia, akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Karena itu, ia meminta pemerintah desa berperan aktif mengoordinasikan kebutuhan warganya, mulai dari pendataan, penentuan titik pengumpulan, hingga pengaturan distribusi air.
“Kalau berkoordinasi dengan pemerintah desa, penyalurannya akan lebih terorganisasi. Pemerintah desa bisa menyampaikan berapa banyak kebutuhan air dan di mana masyarakat harus berkumpul, sehingga bantuan dapat menjangkau seluruh warga secara merata,” jelasnya.
Joune juga mengakui, ada kelompok masyarakat yang menyampaikan permintaan secara langsung dan kebetulan berada dekat dengan titik pelayanan mobil tangki. Permintaan tersebut kemudian segera ditindaklanjuti. Namun, situasi seperti ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan apabila warga di lokasi lain belum mengajukan permohonan melalui jalur koordinasi yang sama.
Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui media sosial tetap menjadi bagian dari komunikasi masyarakat. Meski demikian, koordinasi dengan pemerintah desa dinilai lebih efektif untuk memastikan kebutuhan warga terdata dan penyaluran air berlangsung tertib.
“Setiap permintaan dari wilayah yang membutuhkan pasti akan kami layani. Kami berharap pemerintah desa dapat mengorganisasi kebutuhan masyarakat agar pendistribusian air tidak berjalan sendiri-sendiri dan semua warga yang membutuhkan bisa terakomodasi,” tegas Joune.(fjr/*)
